Jakarta, CITRAMEDIA – Minggu lalu Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan Mencari Sulosi Untuk Pemimpin Baru, menggelar acara Diskusi dan Ngobrol Bareng bersama kawan-kawan Media di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri oleh penggagas Kaukus, mantan Sestama BKKBN, Lalu Sudarmadi, dan beberapa narasumber seperti Ambar Rahayu, mantan Sestama BKKBN, Sonny Soeharso, Staf Khusus Menteri KLHK, Mulyono D Prawiro, Dosen Pascasarjana Universitas Satyagama dan Sukarya Putra, Ketua Umum Santri Muda Nusantara (Samudra). Acara ini dibuka oleh Deputi ADPIN BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso. Jum’at (27/09/2024).
Seusai mengikuti diskusi dan ngobrol bareng dengan tim media, penggagas kaukus, Lalu Sudarmadi kepada Gemari.id menjelaskan, bahwa Kaukus ini seperti ad hoc, sebenarnya lembaga tetapi lentur. Ia berpikir yang burning issues atau isue yang mengemuka menurut kaukus adalah masalah kemiskinan. Dirinya khawatir, masalah ini yang akan kita sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, bahwa jangan terlalu fokus pada pembangunan ekonomi atau yang lain-lain, ini masalah sosial jangan terlupakan, jelasnya.
Menurutnya, bagusnya Bapak Prabowo itu, kemiskinan menjadi perhatiannya, di mana-mana beliau bicara soal kemiskinan, termasuk di luar negeri. Hanya saja kita berpikir dari hasil diskusi tadi, bahwa jangan kata kelolanya sama dengan yang sudah-sudah, sehingga setiap 5 tahun hasilnya sekitar 20 sampai 35, dan setiap tahun ternyata hanya 600 ribu sampai 1 juta aja penduduk miskin yang terpentaskan, sehingga harus kita beri saran, bahwa tugas fungsi pengentasan kemiskinan dan stunting itu ditransformasi kepada lembaga yang kuat. Bapak Prabowo maunya gas-pol tidak usah belajar. Kami menunjuk BKKBN ini infrastruktur sampai di bawah, petugas lapangan, Posyandu, kader, mekanisme operasionalnya sangat kuat, kemudian tinggal di revitalisasi saja, dipanggil volunteer bisa dari Juang Kencana (JuKen), mereka yang sudah pensiun maupun petugas lapangan yang sudah pensiun, menambah yang sudah ada sekitar 19.000 ini. Sebenarnya kaukus ini ingin menggali pikiran-pikiran, bagaimana pengentasan kemiskinan dan stunting ini tangani oleh presiden terpilih, katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan, kesimpulan saya adalah harus dengan pengelolaannya yang dirubah, transformasi kelembagaan, contoh lah Kabinet Pembangunan IV, V dan VI ada Menteri Kependudukan, Kabinet Reformasi Pembangunan ada Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN. Mungkin ini pola yang harus kita usulkan kepada Bapak Prabowo. Kelembagaan BKKBN kalau dinaikkan statusnya, lembaga ini akan mempunyai kewenangan yang lebih, lembaga ini bisa membuat kebijakan, tidak perlu lapor ke Menteri Kesehatan dulu, karena kedudukannya sesama menteri, itu yang kita inginkan sebenarnya, imbuhnya.
Selanjutnya ia mengungkapkan, tadi pikiran-pikiran yang lain bahwa kemiskinan dan Stunting harus mendapat perhatian. Contoh stunting ini dananya 30 triliun ternyata setahun, tetapi lembaga yang mengerjakan 18, saya berpikir pengentasan kemiskinan berapa ratus trilun. Kenapa tidak ditransformasi, harus ada satu lembaga yang tanggung jawab. Dananya difokuskan ke sana tidak perlu 130 triliun, mungkin 20% saja, sehingga yang 80% kita bisa menyumbang untuk program Bapak Prabowo yang strategik, misalnya makan bergizi atau hal-hal yang lain, itu saja kuncinya. Kita hanya mengingatkan, menyarankan dan itu hak prerogatif beliau, tetapi kita berharap transformasi kelembagaan ada Kementerian Kependudukan/Kepala BKKBN, itu solusi yang paling baik, tandasnya.
Sementara itu, Mulyono D Prawiro mengusulkan agar dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, BKKBN ditugasi sebagai koordinator Pengentasan Kemiskinan, dan pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDG’s) yang didalamnya ada upaya penurunan tingkat kemiskinan.
Menurutnya lembaga ini sudah memiliki banyak pengalaman dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan juga BKKBN memiliki jaringan sampai ke tingkat pendesaan.
Selain itu, BKKBN pada pemerintahan Orde Baru telah mampu membentuk atau memiliki kelompok binaan di desa-desa yang jumlahnya sekitar 600.000 kelompok, ini modal besar untuk BKKBN melangkah. Disamping itu, BKKBN memiliki data keluarga yang sangat akurat, yang tidak dimiliki oleh kementerian lain, hal ini bisa dipergunakan sebagai acuan pengentasan kemiskinan di Indonesia, ujarnya.
